Rizal Ramli Dinilai Belum Terbiasa Berkomunikasi sebagai Bagian dari Pemerintah

Namun, kata Misbakhun, Rizal belum terbiasa dengan cara berkomunikasi sebagai bagian dari pemerintah.

"Menurut saya, ini hanya masalah cara komunikasi saja. Ada upaya konsolidasi Pak Rizal sebagai seorang ekonom untuk mempertimbangkan banyak hal, yang saya yakin ini akan selesai di sidang kabinet," ujar Misbakhun, kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2015).

Misbakhun mengatakan, perbedaan pendapat dan kritik yang dilontarkan anggota kabinet terhadap kebijakan pemerintah, seharusnya tidak disampaikan di hadapan publik. Menurut dia, lebih tepat jika perbedaan pendapat dan kritik disampaikan dalam sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. (Baca: "Menteri Beda Pendapat dan Gebrak Meja Boleh, Asal dalam Sidang Kabinet")

Meski demikian, ia menilai, terlalu dini jika menganggap Rizal Ramli tidak mampu berkoordinasi dengan jajaran kementerian lainnya. Misbakhun yakin Presiden Jokowi mampu menyelesaikan persoalan komunikasi tersebut melalui sidang kabinet.

Menurut Misbakhun, jika dilihat dari sisi lain, pendapat Rizal Ramli justru menunjukkan keterbukaan bahwa ada upaya pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam pengambilan kebijakan. Sebelumnya, Rizal mengkritik rencana Garuda membeli pesawat Airbus dan proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt. Pernyataan Rizal ini kemudian ditanggapi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

"Semua memiliki tujuan yang baik. Penambahan pesawat untuk Garuda Indonesia dan penambahan tenaga listrik sama-sama didasasari kebutuhan yang berkaitan dengan masyarakat," kata Misbakhun.

Sebelumnya, Rizal Ramli menyebut kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal. Ia bahkan tidak memedulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Jusuf Kalla terkait pernyataannya.

Rizal justru menantang Kalla untuk berdebat secara terbuka. Selain itu, mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengkritik kebijakan PT Garuda Indonesia Tbk dalam rencana pembelian 30 unit Airbus A350.

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengatakan, tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.