Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak RUU Disahkan, Penyandang Disabilitas Akan Karnaval ke DPR

Kompas.com - 18/08/2015, 06:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 500 orang penyandang disabilitas akan menggelar karnaval budaya, Selasa, (18/8/2015), dengan memakai pakaian daerah menuju Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini merupakan upaya agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan oleh DPR.

"Rencana kami selain memeringati HUT Kemerdekaan RI, kami juga ingin menyuarakan keinginan kami agar DPR segera mensahkan RUU Disabilitas yang hingga kini masih tertahan dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM)," kata Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Mahmud Fasa, di Jakarta, Senin (17/8/2015).

Mahmud mengatakan, para penyandang disabilitas yang tergabung dari organisasi disabilitas nasional, seperti PPDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), akan mengenakan pakaian daerah dari berbagai macam provinsi.

Pelepasan karnaval akan dilakukan oleh istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, dan dihadiri oleh sejumlah pemerhati disabilitas, seperti Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga serta orangtua penyandang disabilitas sekaligus penyanyi ternama Indonesia, Dewi Yul.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

Karnaval akan dimulai di Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat pukul 09.30 WIB hingga Bundaran Hotel Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka. Selanjutnya, peserta karnaval akan menuju DPR dengan menggunakan angkutan pribadi.

Dalam tuntutannya, para penyandang disabilitas meminta DPR mempercepat proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas dan segera mengesahkannya menjadi usul inisiatif DPR pada awal masa sidang I Tahun Persidangan 2015-2016, atau paling lambat 31 Agustus 2015.

Selain itu, Presiden Joko Widodo dan DPR juga diminta untuk menyelesaikan proses legislasi RUU Penyandang Disabilitas pada tahun ini.

Organisasi penyandang disabilitas menilai, perlu regulasi baru yang menjamin pelaksanaan hak asasi penyandang disabilitas meski negara sudah memiliki UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

"UU tahun 1997 sudah tidak relevan dengan nilai hak-hak penyandang disabilitas karena masih menggunakan nilai charity (belas kasih) yang melahirkan pandangan diskriminatif, bahwa penyandang disabilitas tidak mampu dan memerlukan bantuan sosial," kata Ketua Pokja Hukum RUU Penyandang Disabilitas, Ariani Soekanwo.

Dalam draf RUU tersebut, ada 26 hak penyandang disabilitas Indonesia yang mengacu pada UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas antara lain hak akses terhadap informasi, hak atas pekerjaan dan lapangan kerja, hak atas partisipasi dalam kehidupan berpolitik dan hak atas statistik.

Berikut suasana saat berlangsungnya karnaval :

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas membawa spanduk saat menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas membawa poster saat menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas saat beraksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Penyandang tunanetra turut serta dalam Karnaval Budaya Disabilitas di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com