Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Jokowi Sampaikan Tiga Pidato di Sidang MPR-DPR-DPD

Kompas.com - 13/08/2015, 05:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015) ini. Berdasarkan jadwal acara yang disiapkan pihak kesekjenan, pidato Presiden nantinya akan dibagi menjadi tiga tema dalam tiga sidang yang berbeda.

Dalam sidang tahunan MPR yang dimulai pukul 08.00 WIB, Jokowi akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dalam sidang tahunan DPR-DPD yang dimulai pukul 09.40 WIB, Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan RI.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan pukul 14.00 WIB, dengan agenda Sidang Paripurna pembukaan masa sidang I DPR tahun sidang 2015-2016. Dalam sidang ini, Presiden akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016. Nota Keuangan juga akan turut disampaikan oleh Presiden.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan peninjauan museum dan penandatanganan prasasti pencanagan penataan kawasan parlemen oleh Presiden. Sejumlah persiapan sudah dilakukan di kompleks parlemen untuk pelaksanaan sidang yang akan dihadiri oleh Presiden dan tamu penting lainnya ini.

Kain berwarna merah putih sudah mulai dipasang di segala penjuru gedung, termasuk di depan ruang sidang paripurna. Taman-taman di kompleks parlemen juga dipercantik lewat bunga bernuansa merah dan putih. Para pekerja sibuk mengecat ulang atap gedung "kura-kura" dan sebagian sisi gedung yang warnanya mulai memudar.

Pimpinan DPR, MPR dan DPD pada Kamis kemarin sudah mengecek langsung persiapan sidang tahunan ini. Ketua DPR Setya Novanto memastikan semuanya sudah disiapkan dengan baik dan matang.

"Persiapan yang merupakan kerja sama DPR, MPR dan DPD ini sudah dilakukan dengan baik. Ini hal yang besar, dan kita sudah siap," kata Novanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com