Merasa Kasihan dengan Keluarga dan Partai, Jero Wacik Ingin Cepat Diadili

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku iba kepada istri, anak, keluarga dan partainya yang harus menunggu kepastian dirinya dalam menjalani proses hukum.

"Saya juga kasihan, istri, anak, keluarga, partai saya, kasihan. Demi kepastian hukum dan perlindungan HAM, mohon status saya dan SDA (Suryadharma Ali) dipercepat dan diadili," ujar Jero usai mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, (30/7/2015).

Jero mendatangi Gedung KPK untuk memenuhi agenda menandatangani perpanjangan kembali masa penahanan setelah menjalani penahanan selama 90 hari, pada pukul 12:30 WIB, (30/7/2015).

"Tadinya tidak mau teken, tapi saya harus kooperatif, saya teken dengan catatan ini perpanjangan terakhir," tambah mantan menteri kebudayaan dan pariwisata ini.

Jero menyayangkan sikap KPK yang tidak bisa memberikan kepastian hukum kepada dirinya sejak ia ditahan selama 90 hari dan mendapatkan status sebagai tersangka.

"Menurut pimpinan KPK, Pak Ruki (Taufiqurahman Ruki) pernah menyampaikan, kalau tersangka KPK mestinya 20 hari saja sudah bisa dilimpahkan atau paling lambat 40 hari sejak ditetapkan tersangka,” kata Jero.

KPK menjerat Jero dalam dua kasus dugaan korupsi. Jero dinilai melakukan pemerasan di Kementerian ESDM dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata saat masih menjabat sebagai menteri. Dalam kasus di Kementerian ESDM, Jero ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang juga menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.

Selain itu, selama menjadi menteri ESDM, Jero diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementeriannya melalui Waryono dan bawahannya yang lain. KPK mencatat total uang yang diperoleh Jero sejak tahun 2011-2013 senilai Rp 9,9 Miliar.

Sementara dalam kasus di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jero dinilai menggunakan anggaran untuk memperkaya diri atau orang lain saat menjabat sebagai menteri. KPK menduga kerugian negara yang disebabkan Jero sebesar Rp 7 miliar.