PNS Kemendagri Akan Jadi Intelijen Tangani Potensi Konflik di Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menerjunkan seluruh sumber daya yang ada untuk membantu proses pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Tak tanggung-tanggung, Kemendagri bahkan sudah membentuk tim deteksi dini gangguan pilkada dari tingkat pusat hingga daerah.

Para pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapat tugas di tim itu akan menjalankan fungsi intelijen dalam mendeteksi gangguan pilkada.

"Kami sudah membentuk tim monitoring pelaporan dan evaluasi. Artinya, kegiatan-kegiatan ini kami arahkan, pada kegiatan deteksi dini," ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo di kantor Kemendagri, Rabu (29/7/2015).

Dia menjelaskan, tim itu akan berfungsi memetakan potensi konflik yang kemungkinan mengganggu pelaksanaan pilkada serentak hingga selesai. Dalam melaksanakan kegiatan deteksi dini itu, pegawai-pegawai negeri sipil kantor wilayah Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota akan dikerahkan.

Meski begitu, tim tersebut akan berkoordinasi pula dengan fungsi intelijen yang telah dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan juga Kepolisian RI. Tim deteksi ini pula, lanjut Soedarmo, akan mendapat masukan dari Forum Komunikasi Intelijen Daerah (Forkominda), Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

"Forum-forum ini adalah mata dan telinga tim monitor yang kami lakukan. Jadi kami akan memanfaatkan forum-forum yang ada untuk mencegah terjadinya konflik-konflik pilkada di 260 kabupaten/kota dan 9 provinsi," kata Soedarmo.

Saat ditanyakan apakah para PNS itu sudah dibekali oleh ilmu intelijen yang mumpuni dalam memetakan gangguan selama proses pilkada, Soedarmo mengaku mereka selama ini sudah dilatih oleh BIN, BAIS, dan TNI Angkatan Darat. Soedarmo tidak sepakat dengan anggapan bahwa kemampuan para PNS yang berlatar belakang sipil ini kalah jika dibandingkan dengan kemampuan TNI/Porli.

"Saya dulu di BIN, 80 persen sipil, 20 persen TNI/Polri. Saya berharap ke depan akan lebih baik lagi, lebih proporsional terkait tugas-tugas itu," ucap Soedarmo.