PTUN Tolak Gugatan Imparsial soal Pembebasan Bersyarat Pollycarpus

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan lembaga pemantau HAM Imparsial terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM soal pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Prijanto. Hakim menilai gugatan tersebut bukan sebagai objek sengketa tata usaha negara.

"Mengadili menolak permohonan penggugat, dan menerima eksepsi tergugat dan tergugat intervensi," ujar Ketua Majelis Hakim Ujang Abdullah, di Ruang Sidang Kartika PTUN Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Menkumham dan Pollycarpus sebagai tergugat, yang menilai bahwa PTUN tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Mereka menilai keputusan pembebasan bersyarat tidak termasuk objek sengketa di PTUN.

Tergugat menggunakan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

Adapun, aturan mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam KUHP. Dengan demikian, hakim menilai bahwa pembebasan bersyarat hanya dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan umum, bukan di PTUN.

"Menimbang bahwa tergugat mendalilkan objek sengketa tidak termasuk kewenangan PTUN, karena dikeluarkan atas kebutuhan KUHP atau KUHAP, atau berhubungan dengan pidana. Untuk itu, pokok perkara tidak menjadi pertimbangan lagi," ujar Majelis Hakim.

Dalam gugatannya, Imparsial menilai pembebasan Pollycarpus dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat, dan tidak mempertimbangkan kepentingan ketertiban, keamanan serta rasa keadilan. Imparsial menganggap pembebasan bersyarat tersebut menyalahi aturan, sehingga meminta PTUN untuk membatalkan Surat Keputusan Menkumham terkait pembebasan bersyarat Pollycarpus.

Pollycarpus adalah satu-satunya terpidana dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada akhir November 2014 lalu, memberikan pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus. Ia beralasan, Pollycarpus telah memenuhi syarat administratif dan berhak mendapatkan pembebasan.

Pollycarpus menerima pembebasan bersyarat setelah menjalani 8 tahun dari 14 tahun masa hukumannya. Meski demikian, Pollycarpus tetap harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung satu bulan sekali. Selain wajib lapor, Pollycarpus juga harus mematuhi semua aturan, termasuk tidak boleh pergi ke luar negeri.