Kasus Suap Hakim, KPK Panggil Ajudan Gubernur Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ajudan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Joko Arif Santoso, untuk diperiksa sebagai saksi. Joko akan diperiksa terkait kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan tersangka M Yagari Bhastara alias Gerry.

"Hari ini KPK memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi bagi MYB," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dam Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Selain akan memeriksa Joko, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumut Gani Manurung dan panitera Syamsir Yusfan yang juga tersangka dalam kasus ini.

KPK menetapkan Gatot dan Evy Susanti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Gatot dan Evy diduga menjadi pemberi suap dalam kasus ini.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka Gatot dan Evy pada Selasa (28/7/2015), sehari setelah keduanya diperiksa selama 14 jam. (Baca: Gubernur Sumut dan Istrinya Tersangka, Kuasa Hukum Akan Tempuh Praperadilan)

Informasi yang dihimpun Kompas, Gatot dan Evy diduga menjadi pemberi suap kepada tiga hakim PTUN Medan dan seorang paniteranya. Untuk itu, Gatot dan Evy dijerat dengan pasal bersama-sama melakukan tindak pidana dengan pengacara OC Kaligis yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus ini.

Kasus yang menjadikan Gatot dan Evy sebagai tersangka bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Gedung PTUN Medan, 9 Juli. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara pada Kantor Hukum OC Kaligis dan Partner. Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan.

Gerry adalah pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang menggugat Kejaksaan Tinggi Sumut. (Baca: Gubernur Sumut Tersangka, PKS Minta KPK Bersikap Adil)

Gugatan ke PTUN Medan ini berkaitan dengan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry diduga hanya menjalankan perintah atasannya untuk menyuap hakim PTUN Medan agar gugatannya dimenangkan.