Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Konflik Papua Bukan Masalah Agama, tapi Sosial dan Ekonomi"

Kompas.com - 18/07/2015, 17:35 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang menilai kericuhan yang menyebabkan terbakarnya mushala di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7/2015) pagi, adalah masalah sosial ekonomi, bukan permasalahan agama.

"Pernyataan saya tentang warga Papua yang tersisihkan adalah bahasa yang sudah lumrah. Mereka sering tidak menjadi tuan di tanah sendiri," ujar Roni, dalam konferensi pers di Kantor PGI, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2015).

Menurut Roni, Pemerintah seringkali kurang memperhatikan kesempatan warga Papua untuk mendapatkan peluang yang sama dengan warga lainnya. Akibatnya, sering terjadi ketidakadilan dalam hal sosial ekonomi.

Menurut dia, perekonomian di wilayah Papua, seringkali lebih dikuasai para pendatang dibandingkan warga asli Papua. Selain itu, penanganan aparat penegak hukum terhadap warga Papua, cenderung dilakukan tanpa upaya pencegahan terlebih dahulu.

Penanganan lebih mengutamakan kekerasan dibanding dialog untuk menyamakan pendapat. "Kami sesalkan pendekatan selalu tanpa dialog yang seharusnya dari hati ke hati. Masalah seperti ini seakan-akan terjadi akibat sentimen konflik antaragama," kata Roni.

Dalam pernyataan sikap, PGLII menyatakan bahwa persoalan yang terjadi di Papua tersebut adalah persoalan lokal yang harus cepat diselesaikan. Ia mengimbau agar umat beragama tidak mudah terprovokasi, apalagi terhadap upaya-upaya yang ingin membenturkan ke skala yang lebih besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com