Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Koperasi Tak Hanya Berjalan karena Ada UU, tetapi Perlu Kerja Keras

Kompas.com - 12/07/2015, 23:35 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, koperasi tidak hanya bisa berjalan karena amanah undang-undang, peraturan presiden dan peraturan lainnya. Namun, koperasi bisa berjalan jika dikelola sama seperti usaha jenis lainnya, baik itu usaha kecil maupun besar.

Penegasan Kalla tersebut disampaikan di hadapan ribuan perwakilan pengurus dan anggota koperasi dari sejumlah kabupaten dan provinsi di Indonesia, dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-68 di halaman rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (12/7/2015).

Menurut Kalla, bangsa ini makmur bukan karena banyaknya undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, maupun peraturan daerah. Bangsa yang maju itu, hanya karena kerja keras.

“Kalau dihitung, koperasi setidaknya telah mempunyai lima UU, yakni UU Nomor 79 Tahun 1958, UU Nomor 14 Tahun 1959, UU Nomor 12 tahun 1967, UU Nomor 25 tahun 1992, UU Nomor 17 tahun 2012 yang kemudian dicabut oleh DPR RI. Saya ingin katakan bahwa, suatu usaha (koperasi) tidak hanya berjalan dengan UU, tetapi berjalan karena kerja keras,” kata Kalla.

Kalla berharap, DPR segera merevisi UU tentang koperasi tersebut dan menggantinya dengan UU yang baru. Koperasi maupun usaha lainnya, lanjut Kalla, juga mempunyai tantangan-tantangan yang besar.

Salah satu tantangan itu adalah dengan kehadiran usaha seperti mini market yang lebih praktis, dan jam pelayanan yang lebih banyak dibandingkan dengan koperasi. Karena itu Kalla berharap, ada upaya-upaya yang harus dilakukan secara bersama-sama dengan terus mengevaluasi kerja koperasi secara rutin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com