Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy Jamin Rekrutmen CPNS Bebas Suap

Kompas.com - 07/07/2015, 17:35 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjamin perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2015 bebas dari praktik suap karena keterlibatan penuh dirinya dalam proses tersebut .

"Saya jamin tidak ada yang bisa 'menyogok' untuk menjadi CPNS. Semua kebutuhan rekrutan CPNS saya yang tanda tangani. Jadi mau 'nyogok' berapa ke saya?" ujar Yuddy kepada pewarta setelah membuka Rapat Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Selasa (7/7/2015), seperti dikutip Antara.

Selain itu, Yuddy melanjutkan, kemungkinan adanya perbuatan suap itu sangat kecil mengingat seluruh proses seleksi melibatkan panitia seleksi nasional (panselnas). Dalam susunan panitia itu, Yuddy bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti serta Badan Intelijen Negara bertindak sebagai tim pengarah.

Terlebih lagi, kata Guru Besar Universitas Nasional ini, seleksi CPNS tahun 2015 dalam prosesnya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain karena adanya moratorium, sistem yang digunakan berbeda.

"Dahulu sistemnya, direkrut dulu semuanya lalu dioper-oper ke instansi atau posisi yang membutuhkan. Namun, saat ini harus disesuaikan instansinya, pemerintah daerah mana hingga kapan rekrutmen dimulai," tutur Yuddy.

Memang, menurut Yuddy, pihaknya membebaskan kapan daerah atau instansi ingin melakukan rekrutmen CPNS, dengan syarat mengajukan permintaan kepada Kemenpan-RB.

"Bulan ini juga boleh kalau ada yang mengajukan. Pihak yang membuat pengajuan adalah pejabat pembina kepegawaian masing-masing," tuturnya.

Pada seleksi CPNS 2015, kata Yuddy, pemerintah hanya akan menerima pegawai negara di bidang pendidikan, kesehatan dan penegak hukum karena peraturan moratorium yang akan diterapkan hingga tahun 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com