Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres: Yang Jelek Juga Kami Laporkan ke Presiden

Kompas.com - 06/07/2015, 13:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih didampingi anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/7/2015). Dalam pertemuan itu, Wantimpres memberikan masukan terkait isu ekonomi dan politik kepada Presiden Jokowi.

"Bahas soal bangsa, semuanya. Kami sudah tua-tua ini, yang baik, yang jelek, kami laporkan semua," kata Sidharto saat dijumpai setelah pertemuan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sidharto mengungkapkan, Presiden Jokowi perlu dibantu oleh orang-orang yang bekerja tulus untuk negara tanpa ada niat mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya. Bagi Sidharto, pemerintahan Jokowi perlu mendapat kepercayaan dari dalam dan luar negeri.

"Pemerintahan Jokowi ini perlu membangun trust. Ini idealnya, kanan kiri Pak Presiden harus dibantu orang yang selesai dengan hidupnya, dengan keluarganya," ucap mantan Ketua MPR RI tersebut.

Meski demikian, Sidharto enggan menyebutkan lebih detail mengenai substansi pembicaraannya dengan Presiden. Ia juga menampik memberikan masukan terkait perombakan kabinet atau penilaian kinerja menteri-menteri tertentu.

"Saya enggak komentar. Trust itu luas sekali, mencakup dalam dan luar negeri. Ekonomi ini terkait dengan trust," ucapnya.

Jika Sidharto memberikan masukan terkait isu politik, maka Sri lebih banyak memberikan masukan terkait isu ekonomi kepada Presiden Jokowi. Sri menilai, banyak sisi yang perlu disempurnakan terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami enggak secara khusus bahas kinerja menteri. Namun, kami memberikan pertimbangan dan nasihat bagaimana memperbaiki kinerja ekonomi kita agar bisa kompetitif," ungkap Sri.

Saat menemui Presiden, Wantimpres hanya diwakili oleh Sri dan Sidharto. Namun, keduanya tidak menjawab saat ditanya apakah pertemuan itu merupakan inisiatif Wantimpres atau karena ada undangan dari Presiden Jokowi. Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam dan tertutup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com