Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Terus Dorong Pemilu dengan Proporsional Tertutup

Kompas.com - 02/07/2015, 09:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali mendorong agar pemilihan umum menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem ini dianggap tepat dilakukan khususnya untuk pemilu legislatif.

"Sistem proporsional tertutup lebih simple, lebih hemat, tinggal bagaimana partai mengurutkan nomor calonnya dengan benar-benar tersistem," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, di Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2015).

Hasto mengatakan, pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka terbukti menimbulkan sejumlah masalah. Ia menyebutkan, beberapa kelemahan dari sistem proporsional terbuka adalah boros dari segi anggaran dan sangat menguras tenaga karena banyak diwarnai kompetisi yang tidak sehat, bahkan terjadi di antara caleg dari partai yang sama.

Ia khawatir potensi terjadinya konflik akan semakin besar saat pemilu digelar serentak. Selain itu, kata Hasto, sistem proporsional terbuka juga tidak menjamin caleg yang lolos ke DPR RI atau DPRD memiliki kompetensi yang memadai. Ia merujuk banyaknya anggota legislatif yang terpilih hanya karena mengandalkan popularitas, tetapi tidak memiliki pemahaman dan kemampuan menjalankan fungsi legislatif dengan memadai.

"Praktik proporsional terbuka sejauh ini tidak menjamin hasil yang bagus, lebih banyak praktik teman makan teman juga di internal partai," ujarnya.

Hasto mengungkapkan, PDI-P mulai meyakinkan partai lain mengenai penyederhanaan pemilu melalui sistem proporsional tertutup. Meski belum mendapatkan dukungan konkret, ia yakin usulan PDI-P ini akan diterima.

Menurut Hasto, keraguan pada sistem proporsional tertutup dapat ditepis dengan diterapkannya prasyarat dasar untuk memastikan objektivitas partai dalam menyusun calegnya. Dengan demikian, kekhawatiran terjadinya oligarki dapat langsung terbantahkan. PDI-P mulai menapakinya dengan membentuk sekolah partai.

Melalui sekolah itu, seluruh caleg dan calon kepala daerah diberi pembekalan ilmu pemerintahan, skema penyusunan anggaran yang efektif dan lainnya dengan mentor dari internal dan eksternal partai.

"Proporsional tertutup membuat sistem pemilu jadi lebih sederhana, mempercepat pendidikan politik publik, dan fungsi partai benar-benar berjalan," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Hari Bhayangkara Digelar Senin Depan di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar Senin Depan di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Nasional
Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com