JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan mengatakan, partainya tak masalah jika ada perwakilan dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih masuk jajaran menteri Kabinet Kerja. Pernyataannya ini menanggapi wacana akan masuknya KMP jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.
"Bagi saya tidak masalah kalau Presiden mau masukkan KMP ke kabinet, asal jangan ada dikotomi parpol-nonparpol di dalam reshuffle," kata Daniel, Selasa (30/6/2015).
Ia mengungkapkan, saat Presiden Jokowi menyusun kabinet, sejumlah kalangan mendorong agar 'menyingkirkan' kader parpol dari kabinet. Akan tetapi, menurut dia, kinerja mesin pemerintahan saat ini justru terpuruk pada sektor ekonomi yang para menterinya diisi oleh profesional.
Menurut Daniel, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menurun, nilai tukar rupiah terhadap dollar yang anjlok, inflasi dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, berimbas pada kesejahteraan masyarakat.
"Saat ini keterpurukan justru berasal dari menteri-menteri non parpol yang terbukti tidak memberikan kontribusi mewujudkan nawacita dan janji presiden," ujarnya.
Nasdem juga tak masalah
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan, hingga kini Presiden Jokowi belum mengajak partai pengusungnya membahas wacana memasukkan KMP ke dalam kabinet. Bagi Nasdem, hal itu tak menjadi masalah.
"Bagi kami partai penyokong tidak ada persoalan kalau memang Presiden akan mengajak partai lain di luar KIH untuk bergabung dalam pemerintahan," ujar Rio.
Presiden, kata dia, perlu mengajak orang-orang yang memang memiliki keinginan bersama untuk membangun bangsa dan negara. Ia juga setuju agar Presiden tidak mendikotomikan parpol dan nonparpol apabila berencana merombak kabinet.
"Kalau dia punya kapasitas dari parpol, menurut saya enggak ada masalah. Dengan begitu kan ada kegotongroyongan. Kan negeri ini negeri kita sama-sama juga," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PPP Arsul Sani menyatakan, semakin banyak kekuatan politik yang mendukung pemerintahan akan semakin bagus. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi.
"Misalnya Jokowi memberi jatah kepada parpol, tapi parpol ingin menunjuk profesional itu kan bisa juga," kata dia.
Penghinaan Presiden
Terkait penghinaan terhadap Jokowi, politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung mengaku telah mendengarkan rekaman percakapan itu sejak tiga minggu lalu. Menurut dia, penghinaan terhadap Presiden tersebut disampaikan di dalam komunitas terbatas.
"Bicara beberapa aspek dan ketika Beliau (Jokowi) mendengar terkejut," kata Pramono.
Ia mengatakan, apa yang disampaikan…
Terkini Lainnya
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi Soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan
Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK
Terpopuler
Now Trending
