Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Klaim Fraksi Golkar Solid Dukung Dana Aspirasi

Kompas.com - 23/06/2015, 14:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Fraksi Partai Golkar di DPR solid mendukung dana aspirasi. Dia meyakini sikap loyalis Agung Laksono di DPR yang menolak dana aspirasi tidak akan mengganggu sikap resmi Partai Golkar.

"Siapa yang bilang terbelah? Di DPR tidak ada kubu munas jadi-jadian," kata Bambang kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2015).

Bambang menegaskan, sampai saat ini, Fraksi Partai Golkar yang sah dipimpin oleh Ade Komarudin, yang mendapat mandat langsung dari DPP Golkar pimpinan Aburizal Bakrie. Semua anggota, kata dia, harus tunduk pada keputusan fraksi untuk mendukung dana aspirasi ini.

"Kami Fraksi PG di DPR solid. Kita tidak mengenal munas abal-abal," ucapnya.

Bambang pun meyakini, loyalis Agung yang selama ini lantang berkomentar di media mengenai dana aspirasi tak akan banyak berkomentar di rapat paripurna nanti.

"Enggak ada itu (penolakan dari kubu Agung). Sudah balik badan semua," ucapnya.

Kubu Agung Laksono sebelumnya mengaku akan menyampaikan penolakannya terhadap dana aspirasi dalam rapat paripurna siang ini. Golkar kubu Agung akan mencoba meyakinkan fraksi-fraksi lainnya agar ikut menolak dana aspirasi ini.

"Ya akan kita sampaikan sikap kita (menolak dana aspirasi)," kata anggota Fraksi Golkar kubu Agung, Agun Gunanjar Sudarsa. (Baca: Golkar Kubu Agung Akan Tolak Dana Aspirasi dalam Rapat Paripurna)

Sejauh ini, sudah ada tiga fraksi yang mendukung dana aspirasi, yakni PDI-P, Nasdem, dan Hanura. Adapun tujuh fraksi lain dalam rapat baleg Senin siang ini menyatakan dukungannya terhadap dana aspirasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com