PKB Minta Jangan Ada Dikotomi Partai dan Non-partai jika "Reshuffle" Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak mempersoalkan dikotomi partai dan non-partai apabila ingin merombak kabinet kerja. Menurut dia, yang diperlukan Jokowi saat ini adalah sosok profesional yang mampu memimpin kementerian dengan baik.

"Itu semua menjadi hak prerogatif Presiden, ya. Akan tetapi, jangan lagi ada pertentangan partai dan non-partai," kata Daniel di Jakarta, Selasa (23/6/2015), saat menanggapi keinginan PDI Perjuangan menambah jatah kursi di kabinet.

Ia mengatakan, menteri yang berasal dari partai memiliki nilai positif daripada menteri non-partai, salah satunya dalam hal dukungan politik. Menurut dia, dukungan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas politik. (Baca: Nasdem Tak Masalah PDI-P Minta Tambahan Lima Kursi Menteri)

Ia menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan selama satu semester terakhir. Hal itu, kata dia, dilihat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan peningkatan inflasi sehingga membebani masyarakat.

"Sementara itu, menteri-menteri ekonomi itu diduduki oleh kalangan non-partai," ujarnya.

PDI Perjuangan sebelumnya meminta tambahan lima kursi menteri kepada Presiden jika perombakan dilakukan terhadap Kabinet Kerja. (Baca: PDI-P Minta Tambahan 5 Kursi Menteri kepada Jokowi)

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini merupakan upaya untuk memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah. Ia menilai, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDI-P diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut dia, PDI-P memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri. (Baca: PDI-P Merasa Layak Dapat Tambahan 5 Kursi Menteri, Ini Alasannya)

"Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya dan memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah, seusai menghadiri buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, di Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).