PDI-P Minta Tambahan 5 Kursi Menteri kepada Jokowi

Ia menilai, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDI-P diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut dia, PDI-P memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri.

"Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu Beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah, seusai menghadiri buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, di Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).

Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu, mengungkapkan, keberadaan menteri dari kalangan profesional tidak menjamin mulusnya roda pemerintahan. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang telah berjalan sekitar delapan bulan, khususnya pada kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi yang didominasi oleh kalangan profesional non partai politik.

Oleh karena itu, kata Basarah, sangat tidak relevan ketika kalangan profesional dari partai politik dianggap tidak mumpuni masuk dalam pemerintahan. Ia menilai, sejatinya, pemerintahan memerlukan dukungan politik sehingga sangat perlu mengakomodasi menteri dari partai politik dengan seleksi yang ketat.

Saat ditanya berapa kursi tambahan yang diminta PDI-P dalam postur kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle, Basarah menyebut kondisinya bisa sangat dinamis. Namun, ia menganggap jumlah ideal kursi menteri untuk PDI-P adalah empat kursi yang ada saat ini ditambah lima kursi.

"Lima kader PDI-P harus masuk lengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi sembilan jumlahnya," kata Basarah.

Reshuffle atau perombakan kabinet menjadi wacana yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Presiden Jokowi telah meminta seluruh menterinya membuat laporan kerja sekaligus rencana kerja hingga November mendatang.

Jokowi mengatakan, laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai dan mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet. Meski demikian, ia tidak menyebutkan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet.