Mendagri "Warning" Pemda yang Tak Cermat Alokasi Anggaran

"Kalau tidak bisa mengalokasikan dengan hati-hati, jangan salahkan kami kalau anggaran tahun depan akan kami evaluasi kembali," kata Tjahjo, di Gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2015).

Tjahjo mengatakan, gubernur harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembelanjaan anggaran dan harus dilaksanakan. Jika tak dilaksanakan akan memengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kehati-hatian tersebut dibutuhkan agar rakyat tidak jadi korban," ujar dia.

Imbauan untuk lebih berhati-hati tersebut dilontarkan Tjahjo karena keterkejutannya atas penyerapan anggaran di DKI Jakarta hingga Juni 2015 tidak lebih dari 20 persen.

"Kami cukup terkejut dengan persentase penyerapan anggaran DKI, ini harus dipacu lagi. Memang masalah Jakarta sangat kompleks, saya contohkan pejabat daerah lebih suka menyewa truk sampah dari pada membeli yang baru," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Tjahjo mengusulkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan taat hukum juga harus menjadi perhatian sesuai arahan Presiden Jokowi yang ingin seluruh struktur pemerintahan terintegrasi.

"Poros pemerintahan presiden sampai kelurahan terintegrasi dengan jajaran lain dalam rangka mempercepat pembangunan efektif dan efisien ini. Pemda harus melayani masyarakat dalam setiap keputusan," ujar Tjahjo.

Yang terpenting, tambah Tjahjo, menjaga komunikasi antara gubernur dan wakil gubernur dengan DPRD DKI, termasuk dalam penyusunan Perda, Anggaran daerah (APBD) dalam hal yang menyangkut fungsi-fungsi pengawasan.

"Hal ini harus secara intensif dilakukan demi sinergitas antara DPRD dan Pemrov DKI Jakarta," kata Tjahjo.