Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

11 Perempuan Daftar Sebagai Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 20/06/2015, 06:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota sekaligus juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Betti Alisjahbana mengatakan, jumlah pendaftar calon pimpinan KPK terus bertambah. Sampai Jumat (19/6/2015) sore, pendaftar telah mencapai 182 orang.

Betti menjelaskan, pendaftar terbanyak berasal dari latar belakang advokat atau konsultan hukum, lalu disusul oleh kalangan PNS/pensiunan, swasta/BUMN, dan akademisi. Ia berharap jumlah pendaftar terus bertambah setiap hari.

"Jumlah yang mendaftar 182 orang, 11 di antaranya perempuan," kata Betti, melalui pesan singkat, Jumat malam.

Betti mengungkapkan, pansel KPK berupaya maksimal mensosialisasikan kegiatan penjaringan calon pimpinan KPK. Salah satu caranya adalah dengan menggelar seminar di sembilan kota besar di Indonesia dengan tajuk mencari sosok ideal pemimpin KPK.

Pada pekan ini, kata Betty, pansel telah menggelar seminar tersebut di Bandung, Pontianak, Makassar, Medan, Padang, Balikpapan, Semarang, dan D.I Yogyakarta. Seminar digelar bersama dengan Koalisi Masyarakat Anti-korupsi. Dukungan dan koordinasi dari lembaga penegak hukum juga terus dilakukan.

Pada awal pekan lalu Pansel KPK berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara untuk meminta bantuan menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK. "Kedua institusi ini (BIN dan Kejaksaan) memberikan dukungan pada pansel, khususnya dalam penelusuran rekam jejak," ungkap Betti.

Adapun pendaftaran capim KPK akan terus dibuka hingga 24 Juni mendatang. Setelah pendaftaran ditutup, pansel akan menyeleksi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, pansel akan mengumumkan peserta yang lolos seleksi administrasi kepada masyarakat untuk mendapat masukan soal jejak rekam calon-calon yang ada.

Pansel lalu akan melakukan serangkaian tes kepada calon, yakni pembuatan makalah, wawancara, hingga tes kesehatan. Pada 31 Agustus 2015, pansel dijadwalkan menyerahkan delapan nama calon kepada Presiden Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com