Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel: KPK Perlu Perbaikan Luar-Dalam

Kompas.com - 10/06/2015, 17:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota sekaligus juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), Betti Alisjahbana mengatakan, KPK perlu perbaikan internal dan eksternal. Pernyataan itu dia lontarkan setelah pansel menggali masukan dari semua sisi terkait penjaringan calon pimpinan KPK yang diharapkan.

"Untuk KPK bisa berhasil dan lebih kuat, berdampak lebih signifikan, ada hal internal dan eksternal yang perlu diperbaiki," kata Betti, di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Betti mengungkapkan, pansel mencatat bahwa KPK perlu memperkuat organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi infomasi untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Untuk masalah eksternal, KPK perlu memperbaiki hubungan dengan Polri dan Kejaksaan Agung agar koordinasi pemberantasan korupsi tidak menimbulkan gesekan.

"Maka dibutuhkan kepemimpinan yang berpengalaman dan rekam jejaknya. Pimpinan KPK harus saling melengkapi," ujarnya.

Untuk mendapatkan pimpinan KPK yang mampu menyelesaikan masalah itu, kata Betti, maka perlu ada seleksi ketat. Syarat yang harus dipenuhi juga ia harap tidak sebatas syarat normatif, seperti integritas dan kompetensi. Persyaratan itu akan lebih kuat jika dimiliki seorang pimpinan KPK yang mampu membuat perubahan dan mampu menjalankan koordinasi secara efektif dengan lembaga penegak hukum lainnya.

"Butuh negarawan, jadi istilahnya sudah selesai dengan dirinya. Tantangan KPK sekarang lebih besar dari yang sebelumnya, mudah2an kita bisa dapat pimpinan yang tepat," ujar Betti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com