Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Sebut Penyerang Kantor DPP Golkar atas Suruhan Politisi DPR

Kompas.com - 09/06/2015, 17:34 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menyebut sejumlah orang tak dikenal yang melakukan penyerangan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (8/6/2015), adalah orang-orang suruhan politisi di DPR. Menurut Agung, penyerangan dilakukan untuk menggagalkan kesepakatan islah.

"Kami sayangkan massa yang datang itu dari Jawa Barat, Indramayu, Lampung, bukan dari Partai Golkar. Ini dilakukan mereka yang ada di DPR, tetapi dilakukan dengan gaya preman," ujar Agung saat jumpa pers penutupan Musyawarah Daerah IX Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Agung mengatakan, tindak lanjut atas kesepakatan islah antara kubu Munas Bali dan Munas Ancol sebenarnya akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Namun, tindak lanjut tersebut sedikit terganggu dengan adanya insiden di Kantor DPP Golkar. (Baca: Kubu Agung Tuding Penyerang DPP Golkar Suruhan Aburizal)

Menurut dia, penyerangan tersebut merupakan upaya paksa yang dilakukan sekelompok orang untuk menguasai Kantor DPP Golkar.

Dalam penyerangan itu, sekelompok orang yang mendatangi Kantor DPP Golkar berdalih ingin memperingati wafatnya Soeharto. Sekelompok orang tidak dikenal tersebut lalu dihalau oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). (Baca: Kubu Aburizal Tuding Kubu Agung yang Kirim Preman Bersenjata ke DPP Golkar)

Setelah diperiksa, beberapa orang diketahui membawa senjata tajam, bahkan disebut-sebut ada yang membawa senjata api. (baca: Kubu Aburizal Anggap Kubu Agung Tak Hormati JK jika Islah Dibatalkan)

"Saya sama teman-teman tidak ingin teror dibalas dengan teror. Kita serahkan ke polisi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran hukum, yang membawa senjata tajam. Kita sadar politik, jadi tidak perlu ada cara kekerasan. Biarkan proses hukum akan mengikutinya," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com