Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denty Tak Takut Dilaporkan Anggota F-Hanura ke Polisi

Kompas.com - 28/05/2015, 16:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Denty Noviany Sari tidak takut dengan ancaman Frans Agung Mula Putra, Anggota DPR dari Fraksi Hanura yang akan melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Denty tetap akan meneruskan laporannya di Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penggunaan gelar doktor palsu oleh Frans.

"Saya siap, bahkan saya juga akan lapor balik ke polisi. Gelar doktornya akan saya laporkan," kata Denty usai mengikuti sidang MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Denty mengatakan, saat ini Frans belum menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Satyagama, Jakarta. Namun, Frans pernah menyuruhnya untuk membuat kartu nama dengan gelar doktor.

Hal itu terjadi saat Denty masih menjadi staf ahli Frans di DPR. Denty membantah pernyataan Frans bahwa pembuatan kartu nama itu inisiatifnya.

"Saya punya bukti tulisan tangan Pak Frans yang meminta saya untuk membuat kartu nama itu. Sudah saya tunjukkan semuanya di dalam," ujar Denty.

Dalam kesempatan itu, Denty juga membantah telah memalsukan tanda tangan Frans untuk mencairkan gaji. Denty menilai, hal tersebut hanya dijadikan alasan bagi Frans untuk memecatnya.

"Saya tidak melakukan sama sekali, itu tuduhan tidak beralasan," ujarnya.

Frans sebelumnya menganggap laporan Denty MKD adalah bentuk pencemaran nama baik. Dia membantah segala tuduhan Denty dan mengancam akan melapor ke polisi. (baca: Dituduh Pakai Gelar Doktor Palsu, Anggota F-Hanura Ancam Lapor Balik ke Polisi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com