Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ASEAN Diusulkan Bentuk Badan Khusus Pengungsi

Kompas.com - 27/05/2015, 22:34 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Guru Besar Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Prof Dr Makarim Wibisono MA-IS MA, mengusulkan pembentukan Badan ASEAN Khusus Pengungsi. Menurut dia, kasus semacam pengungsi Rohingya akan melanda kawasan ASEAN.

"MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) itu tidak hanya ekonomi, tapi juga kebersamaan dalam aspek politik, budaya, hukum, sosial," kata Makarim, dalam debat publik bertajuk 'Pengungsi Rohingya dan Respons ASEAN', di Auditorium Fisip Unair Surabaya, Rabu (27/5/2015).

Makarim, yang juga Pelapor Khusus PBB mengenai Situasi HAM Palestina itu, mengatakan, pengungsi Rohingya merupakan masalah sosial-kemanusiaan.

"Itu sesuai dengan sila kedua dari dasar negara kita, Pancasila, karena itu kita harus menciptakan masyarakat ASEAN yang hubungan atau kebersamaannya tidak hanya dilandasi aspek ekonomi, tapi juga sosial. Itu (kebersamaan) yang harus kita tunjukkan kepada dunia," katanya.

Oleh karena itu, katanya, Indonesia harus mengusulkan Badan ASEAN Khusus Pengungsi itu dalam pertemuan negara-negara ASEAN. Jika ada masalah pengungsi seperti Rohingya akan dapat diselesaikan secara bersama sebagai satu "keluarga besar" ASEAN.

Pada kesempatan yang sama, dosen Hubungan Internasional Fisip Unair Baiq Wardhani mengatakan, masalah pengungsi Rohingya itu bukan semata-mata persoalan sosial, namun ada unsur politik di dalamnya.

"Rohingya itu etnik yang tinggal di perbatasan Myanmar-Bangladesh dan sejak Myanmar merdeka dengan dipimpin Junta Militer (1970-an), maka etnik Rohingya didorong migrasi ke Bangladesh, namun Bangladesh hanya mampu menerima dalam empat dekade dan sesudah itu menolak," katanya.

Oleh karena itu, ia sependapat dengan Makarim bahwa penyelesaian politik untuk pengungsi Rohingya itu perlu melibatkan banyak pihak.

"Kalau Indonesia menangani sendirian bisa menjadi beban secara ekonomi dan juga beban sosial," katanya.

Untuk beban ekonomi, tentu berkaitan dengan kemampuan APBN. Sementara, beban sosial bisa muncul dalam dua bentuk yakni kerawanan terkait kriminalitas dan kerawanan terkait kecemburuan sosial dengan warga sekitar pengungsian.

"Jadi, masalah pengungsi Rohingya itu perlu diselesaikan secara bersama dengan melibatkan Bangladesh dan negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dan lainnya," kata Baiq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com