Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Diminta Libatkan Pihak Lain Saat Periksa Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 27/05/2015, 19:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III, Ruhut Sitompul, menyarankan agar Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melibatkan pihak lain saat bekerja. Pelibatan ini terutama ketika pansel memeriksa rekam jejak calon pimpinan KPK.

"Pansel ini kan wajah baru, karena ada pepatah di atas langit masih ada langit. Pansel kan enggak tahu rekam jejak, libatkan yang lain seperti polisi, kejaksaan, PPATK," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Rabu (27/5/2015).

Menurut dia, kekalahan KPK di tiga sidang praperadilan menjadi peringatan keras terhadap lembaga antirasuah itu dalam bekerja. KPK perlu dipimpin oleh seorang pemimpin yang profesional. Untuk itu, dalam proses pemilihan pimpinan KPK, pansel harus bekerja secara optimal.

"Ini supaya tidak kejadian lagi karena (kekalahan KPK ini) seolah-olah yang disalahkan kami (DPR) dan aparat," ujarnya.

Sebelumnya, KPK kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo, Selasa (26/5/2015). Dalam putusannya, hakim tunggal Haswandi menyatakan, penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah karena status penyelidik dan penyidik KPK dinilai tidak sah.

Sementara itu, dua sidang praperadilan lain ialah dalam kasus yang melibatkan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan.

Dalam perkara Ilham, KPK dianggap tidak dapat mengeluarkan bukti telah memeriksa Ilham sebagai tersangka. Sementara itu, dalam kasus Budi Gunawan, hakim Sarpin Rizaldi beranggapan KPK tak berwenang menangani kasus Budi. Hal itu disebabkan Budi bukan berstatus sebagai aparat penegak hukum dan penyelenggara negara saat kasus yang diusut KPK terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com