Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sitompul: Hati-hati Memilih Staf Ahli

Kompas.com - 27/05/2015, 18:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Ruhut Sitompul mengingatkan para anggota DPR agar berhati-hati saat memilih staf ahli yang akan mendampingi mereka dalam melakukan tugas sebagai anggota Dewan. Jika sembarangan memilih, tidak menutup kemungkinan staf ahli akan menjadi bumerang bagi anggota tersebut. (baca: Dituduh Pakai Gelar Doktor Palsu, Anggota DPR Ini Diadukan ke MKD)

"Karena apabila tenaga ahli tidak patuh, kalau ada hal yang bertentangan dengan hukum, pidana, pasti akan menjadi pemeras anggota ini," kata Ruhut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Pernyataan Ruhut itu menanggapi adanya pelaporan terhadap anggota Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, oleh salah seorang stafnya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Frans dilaporkan terkait kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. (Baca: Dilaporkan ke MKD, Anggota F-Hanura Ini Bantah Palsukan Gelar Doktor)

"(Kasus pelaporan) itu bukan hanya di DPR saja, tetapi di tempat lain juga ada. Karena itu hati-hati kalau men-screening," ujarnya.

Sementara itu, terkait laporan penggunaan ijazah palsu, menurut politisi Demokrat itu, bukan merupakan kasus baru. Ia menilai, persoalan ijazah palsu seharusnya sudah selesai ketika tahap pencalonan anggota legislatif lalu.

"User seperti DPR, KPU harus lebih hati-hati," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar membenarkan adanya pelaporan salah satu anggotanya ke MKD. Ia pun meminta yang bersangkutan agar segera mengklarifikasi hal ini.

"Kan sudah ada MKD, jadi biarkan Pak Frans untuk melakukan pembelaan. Frans punya hak untuk membela diri," ujar Dossy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com