Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Sucofindo Harus Umumkan ke Publik jika Penelitiannya Keliru

Kompas.com - 26/05/2015, 21:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memastikan temuan beras diduga terkontaminasi plastik di Bekasi, Jawa Barat, tidak benar. Pemerintah pun menyebutkan hasil penelitian yang dilakukan Sucofindo bertolak belakang dengan hasil penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Labfor Polri.

Pihak Istana meminta Sucofindo bertanggung jawab apabila hasil penelitiannya keliru karena telah menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk tahap awal, pemerintah akan mengumpulkan terlebih dulu para peneliti untuk mendiskusikan hasil penelitian Sucofindo.

"Kalau memang hasil pemeriksaan lab itu, setelah dibicarakan antar-peneliti, keliru, maka Sucofindo harus umumkan kepada publik bahwa itu ada kekeliruan. Itu saja," kata Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Selasa (26/5/2015).

Hasil tes Sucofindo adalah hasil yang pertama kali mengonfirmasi adanya kandungan plastik dalam beras milik salah seorang warga Bekasi. Sucofindo melakukan penelitian setelah Pemerintah Kota Bekasi mengambil sampel dari warga tersebut. (Baca: Uji Laboratorium Menyatakan Beras Sintetis Mengandung Senyawa Adiktif Plasticizer)

"Ini ada dua hasil lab, sampelnya sama, metodenya sama, kok hasilnya beda," kata Teten.

Teten berharap agar masyarakat bisa memercayai hasil laboratorium yang digunakan pemerintah. Dia juga berharap agar media massa tidak membesarkan berita ini sehingga masyarakat menjadi kebingungan. (Baca: Mengapa Hasil Tes Beras Plastik Sucofindo Bisa Berbeda?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com