Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical-Agung Sepakat Golkar Daftar Pilkada, soal Ketum Belakangan

Kompas.com - 23/05/2015, 22:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aburizal Bakrie memastikan Partai Golkar akan mendaftarkan diri dan ikut berkompetisi dalam gelaran pilkada serentak. Persoalan siapa yang menjadi ketua umum, apakah dia atau Agung Laksono, tidak menjadi hambatan Golkar untuk melakukan islah dan mendaftar di pilkada.

"Yang penting daftarkan saja. kalau sudah daftar dan sebagainya baru keputusannya di tangan DPP. Nanti kita lihat DPP-nya siapa belakangan," kata Aburizal seusai berkunjung ke rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (23/5/2015).

Menurut Aburizal, JK juga sudah berbicara dengan Agung Laksono. Dari yang disampaikan JK ke Aburizal, Agung juga sudah sepakat bahwa Golkar harus ikut dalam gelaran pilkada serentak.

"Pak JK sudah bicara dengan Agung. Menurut Pak JK tadi, Pak Agung sudah setuju, agar semua calon kita bisa calonkan diri dengan baik melanjutkan partai Golkar," ujarnya.

Hal yang terpenting, lanjut pria yang akrab disapa Ical ini, Golkar di kedua kubu harus segera bersama-sama melakukan penjaringan kepala daerah.

Dengan begitu, dihasilkan kepala daerah yang mumpuni untuk dapat memenangkan pilkada. "Kalau penandatanganan dari DPD baru 26 Juli, masih lama," ucap Ketua Presidium Koalisi Merah Putih ini.

Aburizal juga mengatakan, masalah hukum yang saat ini dilakukan akan berjalan sebagaimana mestinya. Kesepakatan ini tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. "Ini sementara kesepakatan untuk pilkada. Setelah itu ada proses hukum jalan terus," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com