Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Potensi Konflik Meluas jika Masalah Golkar dan PPP Tak Kunjung Selesai

Kompas.com - 15/05/2015, 22:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, hingga kini masih ada dua partai politik yang tak kunjung menyelesaikan konflik internal partai mereka. Jika konflik itu tak kunjung selesai, dikhawatirkan justru akan memberikan dampak luas terhadap pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) Ade Komaruddin. Menurut dia, pemerintah perlu segera membentuk tim antisipasi krisis guna mencegah dampak perpecahan parpol yang lebih luas.

"Sumber dan potensi ke arah instabilitas terutama potensi terjadinya konflik di daerah akan semakin meluas karena tidak selesainya sengketa parpol, baik secara hukum maupun secara politik," kata Ade saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Ketua Fraksi Golkar itu menyampaikan, tim antisipasi krisis diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi. Tak hanya dalam hal politik, tetapi juga di bidang ekonomi.

Soksi, kata dia, melihat ada sejumlah persoalan di bidang ekonomi yang belum diselesaikan dengan baik. Menurut dia, perlu adanya penyesuaian di dalam penyusunan APBN Perubahan 2015 mendatang. Penyesuaian itu terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mempercepat kinerja perekonomian 2015.

"Soksi juga memandang dengan dibentuknya tim antisipasi krisis ini untuk menyatukan langkah dan sinergi pembangunan baik antar kementerian dan lembaga itu sendiri, maupun untuk pemerintah daerah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com