Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ring Satu" Dianggap Gagal, Jokowi Disarankan Tunjuk Juru Bicara

Kompas.com - 11/05/2015, 16:03 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipandang perlu mengangkat seseorang sebagai juru bicara kepresidenan. Posisi juru bicara Presiden penting untuk meluruskan pernyataan Presiden jika keliru.

"Selama ini sering kali statement Jokowi itu kemudian sekali pun ada yang keliru, bebannya menimpa Jokowi langsung, jadi bulan-bulanan. Tetapi kalau ada jubir, minimal dia punya tameng sebelum media konfirm ke Jokowi," kata pemerhati politik, Agung Suprio, Senin (11/5/2015), di Jakarta.

Agung menilai Jokowi tidak cukup jika hanya mengandalkan dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan publik. Apalagi, orang dekat Jokowi atau dalam "ring satu" istana dinilai gagal menambah kewibawaan Presiden.

"Jokowi tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada dirinya, juga kepada ring satunya karena tidak menambah kewibawaan Presiden," ucap Agung.

Agung antara lain mengkritik pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, yang menyebut timnya menyusun pidato Jokowi pada saat Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu (Baca Pidato Jokowi di KAA Disambut Meriah, Siapa yang Membuat?). Demikian pula pernyataan Andi tentang data utang Indonesia dari International Monetary Fund (IMF). (Baca Istana Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Muncul Lagi Tahun 2009)

Direktur Polcomm Institute Heri Budianto juga menilai penting bagi Jokowi menunjuk seorang juru bicara untuk menyampaikan hal apa saja yang dilakukan pemerintah. Jubir juga dianggap penting untuk menghindari adanya kesalahan komunikasi antar-kementerian.

"Sehingga, penyampaiannya lebih tertata mengenai apa yang sudah dikerjakan pemerintah," ujar dia.

Heri mencontohkan keberhasilan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki jubir. Ketika menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak, jajaran pemerintahan SBY bisa kompak satu suara. "Maka dengan demikian bisa satu suara, menteri-menteri terkait tidak usah bicara," ucap Heri.

Mengenai menteri yang cocok berperan sekaligus sebagai jubir, Heri menilai belum ada sosok yang mampu berperan demikian. Ia menilai menteri-menteri di bawah Jokowi belum mumpuni menghadapi media massa. Atas pertimbangan itu, ia menyarankan Jokowi menunjuk Jubir yang sudah lama berkecimpung di dunia jurnalistik.

"Karena mereka tahu bagaimana menghadapi wartawan. Kalau orang yang tidak ada latar belakang pers, komunikasi, untuk menaklukkan wartawan itu tidak mudah," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com