"Mendagri Cukup Miliki Satpol PP Saja, Tak Perlu Polisi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana untuk menempatkan Polri di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri kembali bergulir. Namun, wacana itu dinilai kurang tepat.

"Biarkan Mendagri cukup memiliki Satpol PP saja," kata anggota Komite I DPD Gde Pasek Suardika di Kompleks Parlemen, Kamis (7/5/2015).

Pasek mengatakan, munculnya wacana tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk mereformasi tubuh Polri agar dapat bekerja lebih optimal. Menurut dia, apabila Polri berada di bawah Mendagri, maka proses pengawasan masyarakat terhadap kinerja lembaga itu akan semakin sulit.

"Bayangkan saja, sekarang saja di bawah presiden, seorang penyidik ditelepon sulit untuk bergerak. Apalagi di bawah kemendagri," ucapnya.

Sebelumnya, wacana untuk menempatkan Polri di bawah mendagri kembali muncul. Hal itu dinilai sebagian kalangan sangat perlu agar perseteruan antara TNI dan Polri bisa diredam. Sebagai informasi, kedua instansi itu kerap terlibat konflik, khususnya di daerah perbatasan. Masalah "ekonomi" kerap dituding menjadi sumbu meledaknya permasalahan itu.

Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo, tak setuju dengan wacana itu. Menurut dia, Polri sebaiknya tetap berada di bawah Presiden. Tak hanya itu, ia juga mendukung apabila ada wacana agar TNI berada di bawah Presiden juga.

"Ya, pada posisi Kapolri harus di bawah siapa, tetapi lebih baik tetap di bawah presiden. TNI juga di bawah presiden sebagai panglima presiden," kata Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).