Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Janjikan Dana Rp 100 Miliar untuk Setiap Kota

Kompas.com - 07/05/2015, 09:28 WIB
Suhartono

Penulis

AMBON, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menjanjikan memberikan dana Rp 100 miliar untuk setiap kota di Indonesia. Dana itu demi mengubah wajah kota agar sesuai dengan ciri dan karakter kota masing-masing.

Presiden lantas menguraikan sejumlah syarat untuk pencairan dana tersebut. "Ada syarat-syaratnya, misalnya ada rencana mau digunakan untuk apa, misalnya bangun jalan, pasar, lahan bagi pedagang kaki lima, dan lainnya," ujar Presiden.

Hal ini diungkapkan Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan peresmian "Mangente" Ambon 2015 di Suli, Maluku Tengah, Maluku, Kamis (7/5/2015).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Apeksi GS Lumentut yang juga Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Vikcy Lumentut dalam sambutannya berharap pemerintah pusat dapat mengalihkan dana perbaikan jalan yang rusak ke kota-kota untuk dikelola sendiri.

Menurut Presiden, syarat lain yang harus dipenuhi kota adalah pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan e-budgeting, layanan publik, dan perizinan yang cepat.

"Jadi, tidak bisa seenaknya dipakai. Dana-dana tersebut akan diberikan dalam bentuk instruksi presiden (inpres) agar terencana dengan baik. Dana tersebut bisa rutin, bisa juga tidak. Rutin kalau perencanaan dan pelaksanaannya berjalan. Dari situ, kita harapkan ada perubahan wajah kota," kata Presiden.

Tema Rakernas Apeksi kali ini adalah "Optimalisasi Kemaritiman Nasional dalam Rangka Mendorong Pembangunan Infrastruktur Kota dan Kota Pantai". Sejauh ini, anggota Apeksi tercatat ada 98 kota di Indonesia.

Hadir dalam acara itu Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur Maluku Said Assagaf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com