Pengamat: Ekonomi yang Belum Stabil Bisa Dijadikan Acuan "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai bahwa Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri-menterinya. Dari evaluasi itu tidak menutup kemungkinan akan dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet yang kinerjanya tak memuaskan rakyat.

"Kita tidak menutup mata bagaimana situasi ekonomi kita yang belum stabil, kemudian keadaan politik dan hukum juga. Jika memang benar ingin melakukan reshuffle, itu harus dilakukan objektif," kata Yunarto usai diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2015).

Yunarto mengimbau, agar reshuffle tidak dilakukan karena dilandasi kepentingan politik. Menurutnya, reshuffle kabinet harus dilandaskan penilaian laporan kerja dan hasil yang telah dicapai.

"Meski sebenarnya reshuffle ini sebenarnya mutlak ada di tangan presiden. Sifat penilaian kinerja harus transparan," kata dia.

Presiden Joko Widodo memang belum memberikan komentar mengenai reshuffle kabinet. Sejauh ini, tanggapan mengenai reshuffle baru muncul dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla memastikan akan ada reshuffle kabinet jika hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam memenuhi target. Namun, sejauh ini, Presiden Joko Widodo belum membicarakan masalah reshuffle. (Baca: Wapres: Ada "Reshuffle" jika Hasil Evaluasi Tak Penuhi Target)

"Kalau evaluasi tidak memenuhi syarat pasti diganti, reshuffle, tetapi belum dibicarakan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Kalla juga menegaskan bahwa evaluasi kabinet terus dilakukan secara rutin. "Sambil jalan evaluasi, pasti," ujar dia. (Muhammad Zulfikar)