Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Sebut Dua Hakim "Bali Nine" Bermasalah, Ini Tanggapan Jokowi

Kompas.com - 27/04/2015, 17:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo yang berulang kali enggan menjawab seputar hukuman mati akhirnya kembali bersuara, Senin (27/4/2015) sore. Jokowi menanggapi pernyataan media Australia yang menyebut dua hakim yang menangani kasus duo Bali Nine bermasalah. Apa kata Jokowi?

"Mestinya hal-hal seperti itu disampaikan sekian tahun lalu. Ya jawaban saya itu," tutur Jokowi saat baru saja tiba dari Kuala Lumpur di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin sore.

Pernyataan Jokowi menanggapi laporan media Australia yang menyebut bahwa dua hakim yang menangani kasus Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dianggap bermasalah. Dua hakim yang dianggap bermasalah itu adalah Achmad Yamanie dan Putu Suika.

Yamanie dilaporkan mengundurkan diri setelah dirudung masalah soal kejanggalan putusan terhadap gembong narkoba, Hengky Gunawan. Yamanie mengurangi hukuman Hengky dari 15 tahun menjadi 12 tahun.

Atas pengurangan hukuman ini, Sydney Morning Herald pun menyebutkan bahwa Yamanie diduga menerima suap.

Sementara Putu Suika, menurut media asal Australia itu, juga diketahui melanggar kode etik dengan bertemu kuasa hukum terdakwa di sebuah tempat karaoke pada tahun 2012.

Sedangkan Fairfax Media, Senin, memublikasikan tuduhan korupsi yang dilakukan sejumlah hakim yang mengadili pasangan itu tahun 2006. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa para hakim itu meminta uang lebih dari satu miliar rupiah agar dapat memberi mereka hukuman penjara kurang dari 20 tahun.

Laporan itu mengutip pengacara mereka saat itu, Muhammad Rifan, yang mengaku kesepakatan tersebut gagal setelah ada intervensi dari Jakarta. Jakarta diduga telah memerintahkan pasangan itu diberikan hukuman mati.

Rifan mengatakan, dia memutuskan untuk mengungkapkan hal itu karena eksekusi makin dekat dan Komisi Yudisial belum menyelesaikan penyelidikannya terkait dugaan permintaan suap itu.

"Ini merupakan situasi yang luar biasa karena ini tentang nyawa. Jika mati, mereka tidak dapat dihidupkan lagi," kata Rifan.

Atas temuan itu, Jokowi pun menanggapi dingin. "Kenapa tidak disampaikan dulu? Saat peristiwa itu terjadi? Misalnya, misalnya loh ya, betul enggak?" ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com