Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Izin Pemakaian Kantor Ditarik Hatta, PAN Cari Tempat Baru

Kompas.com - 13/04/2015, 11:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — DPP Partai Amanat Nasional periode 2015-2020 di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan belum memiliki kantor untuk menjalankan tugas sehari-hari. Izin penggunaan kantor DPP PAN periode 2009-2015 yang berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, rupanya ditarik oleh Hatta Rajasa setelah ia gagal dalam kongres lalu.

"Saya kira kantor yang di TB Simatupang itu sudah tetap, tetapi ternyata belum milik PAN. Jadi, pascakongres itu, (kantor) ternyata mau dipakai oleh anaknya Bang Hatta, Reza, buat bisnis. Ya, artinya kami harus pindah dari sana," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat dihubungi, Senin (13/4/2015).

Setelah kongres, PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli melakukan kegiatan di hotel. Rencananya, kata Yandri, PAN akan segera mencari tempat sementara, dan nantinya akan mencari kantor tetap.

"Itu sebagai aset resmi DPP PAN. Jadi, siapa pun ketua umumnya, sudah punya kantor. Jadi, kami harus mengakhiri nomaden yang seperti ini; setiap ganti ketum (ketua umum), ganti kantor," ucap dia.

Nantinya, kata Yandri, semua kader PAN akan diminta untuk patungan membeli kantor baru. Khusus untuk kader PAN yang menduduki jabatan di DPR, dia mengusulkan agar jumlah minimal sumbangan ditentukan.

"Kader PAN di DPR, saya usul potong gaji satu bulan dulu untuk beli kantor," ucap Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini.

Kendati demikian, Yandri tidak mau menyalahkan Hatta yang menarik izin pemakaian kantor di TB Simatupang. Menurut dia, hal itu sudah menjadi hak Hatta.

"Bagaimanapun kami berterima kasih kepada Bang Hatta yang memberi pinjaman lebih kurang lima tahun kemarin. Namun, dengan begini, pengurus punya PR baru untuk mencari kantor PAN yang baru," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com