Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Tak Akomodasi Kader Pemecah Belah dalam Kepengurusan PDI-P

Kompas.com - 10/04/2015, 18:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis

SANUR, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri percaya diri dengan struktur kepengurusan PDI-P yang baru saja ia kukuhkan. Meski banyak diisi muka-muka lama, Megawati meyakini bahwa inilah kepengurusan terbaik berdasarkan pengamatannya.

"Itulah DPP saya. Tidak banyak berubah karena, menurut saya, DPP saya kali ini diisi oleh orang-orang yang bisa lebih membawa kemenangan kita," kata Megawati dalam pleno Kongres IV di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Jumat (10/4/2015).

Megawati menjelaskan, dirinya melakukan pengamatan panjang sebelum menentukan kader yang akan ditempatkan dalam kepengurusannya. Ia juga mengaku memiliki hasil penilaian para kader tersebut terkait uji psikologi, pengalaman, jiwa kepemimpinan, dan dedikasi kepada partai.

"Akhirnya hanya saya yang bisa melihat, yang ini pantas di sini, yang ini pantas di sana, yang ini suka memecah belah partai," ucapnya.

Ia melanjutkan, keinginan semua kader untuk masuk dalam struktur kepengurusan DPP PDI-P sudah terjadi saat partainya masih bernama PDI. Akan tetapi, Megawati menolak jika alasan ingin menjadi pengurus hanya untuk kepentingan politik. Bagi Megawati, pengurus PDI-P harus unggul dalam kinerja, khususnya kinerja yang berpihak pada kepentingan rakyat.

"Mudah melihat mana yang serius, mana yang setengah serius. Ada (pengurus) yang saya bawa lagi, ada juga yang tidak saya bawa lagi karena ada hal yang tidak bisa saya sampaikan," ucap Megawati.

Struktur kepengurusan PDI-P telah ditetapkan oleh Megawati. Tidak banyak kejutan kecuali masuknya Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPP PDI-P. Posisi Sekjen PDI-P diisi oleh Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Politik diisi Puan Maharani, dan Bendahara Umum tetap Olly Dondokambey. (Lihat struktur kepengurusan: Prananda Prabowo dan Puan Maharani Masuk Struktur Pengurus PDI-P)

Kader-kader muda PDI-P yang dikenal vokal, seperti Rieke Diah Pitaloka, Maruarar Sirait, Effendi Simbolon, dan Eva Kusuma Sundari tidak masuk dalam kepengurusan Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com