Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Beri Isyarat Hentikan Pengusutan Perkara Budi Gunawan

Kompas.com - 10/04/2015, 16:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Pol) Budi Waseso mengisyaratkan akan menghentikan pengusutan perkara dugaan gratifikasi Komjen (Pol) Budi Gunawan. Budi Waseso mengatakan, Polri pernah menyelidiki dugaan rekening tidak wajar Budi pada 2010 lalu. Hasil klarifikasi sana-sini, Budi Gunawan dianggap terbukti tidak melakukan tindak pidana.

"Klarifikasi itu kita laporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) dengan ditandatangani Kabareskrim saat itu. Tidak ada jawaban lagi dari PPATK, berarti kan tidak dipersoalkan lagi," ujar Budi Waseso di kompleks Mabes Polri, Jumat (10/4/2015) siang.

Proses klarifikasi dugaan rekening tak wajar Budi, lanjut pria yang akrab disapa Buwas tersebut, dipastikan dilakukan secara teliti dan komprehensif. Buwas pun menjadikan tebal berkas pemeriksaan saksi sebagai indikatornya.

"Berkas pemeriksaan satu orang saja tebal juga. Bundelannya itu tebal banget. Artinya itu kita tidak main-main," ujar Buwas.

Bahkan, jika laporan penyelidikan perkara Budi Gunawan disandingkan dengan berkas perkara Budi Gunawan yang diserahkan penanganannya dari Kejaksaan Agung, Buwas menyebut jauh lebih lengkap berkas yang pernah diselidiki Polri. Buwas juga menyinggung penyelidikan perkara Budi Gunawan yang dilakukan oleh KPK.

Buwas berpendapat, KPK terlalu dini menyebutkan aliran dana dalam rekening Budi diduga kuat merupakan tindak pidana.

"Tak semua transaksi keuangan ke seseorang diartikan gratifikasi. Kita harus buktikan dulu transaksi itu berhubungan dengan apa lagi, apa penyalahgunaan wewenang atau apa? Bukan serta merta Pak BG terima duit terus itu dibilang gratifikasi," ucap Buwas.

Buwas memastikan berkas perkara Budi Gunawan akan masuk gelar perkara pekan ketiga bulan April 2015 yang akan datang. Buwas juga memastikan dirinya tidak mengintervensi gelar perkara tersebut dan membiarkan Satgas Khusus bekerja sesuai prosedur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com