JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan membantah dirinya mengistimewakan para lulusan luar negeri untuk menjadi bagian dalam lingkar presiden. Hal itu disampaikannya terkait kritik yang dilontarkan politisi Partai Nasdem, Akbar Faizal, yang mempertanyakan soal perekrutan lulusan Harvard oleh kantor kepresidenan.
"Enggak. Saya hanya mengatakan, ada dari waktu saya ceramah di Harvard Business School itu, ada anak-anak Indonesia yang sekolah di sana itu, melamar masuk ke mari. Salah?" ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2015).
Luhut mengaku dirinya tidak hanya merekrut lulusan Harvard, tetapi ada juga mantan anak didiknya semasa di Akademi Militer Magelang. Ada pula lulusan Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia.
"Kalau mereka lulus tes, nanti kita juga kerjakan. Salahnya di mana? Jadi kalau bagusnya lihat konteks dulu, jangan buru-buru ngomel," kata Luhut.
Dia mengaku tak mengerti motif Akbar Faizal melontarkan kritik tersebut. Menurut dia, bangsa Indonesia seharusnya bangga ada orang Indonesia yang berniat pulang kembali ke Tanah Air setelah mengenyam pendidikan di luar negeri.
"Seperti Pak Yanuar, dosanya Pak Yanuar apa? Dia dari ITB kok dan dia dulu malah GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, red)," ucap dia.
Kritik Akbar
Sebelumnya, mantan anggota tim transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal, mempertanyakan rencana pengangkatan beberapa alumnus Universitas Harvard di dalam Kantor Staf Kepresidenan. Melalui surat yang kemudian menyebar di media sosial, polisi Partai Nasdem itu meminta agar orang-orang di sekitar Jokowi menahan diri dalam memberikan masukan kepada Presiden. (Baca Akbar Faizal Curhat soal Rencana Luhut Rekrut Alumnus Harvard)
Akbar mengatakan, sejatinya surat yang ditulis di smartphone-nya, Sabtu (4/4/2015) itu ditujukan kepada Yanuar Nugroho, satu dari lima deputi Kepala Staf Kepresiden, yang mulai bekerja di Gedung III Sekretariat Negara, sejak awal tahun ini. (Baca Akbar Faizal Akui Surat yang Beredar Kritik Luhut Panjaitan)
Berikut kutipan lengkap pernyataan Akbar itu (dengan beberapa perbaikan kesalahan penulisan):
Saya sebenarnya pernah ingin mempersoalkan lembaga bernama Kastaf ini sebab sejujurnya "tak ada" dalam perencanaan kami di Tim Transisi dulu. Sekadar menginfokan ke Anda, Mas, bahwa Tim Transisi itu dibentuk Pak Jokowi untuk merancang pemerintahan yang akan dipimpinnya.
Tapi saya sungguh tak nyaman mempersoalkan itu sebab akan dituding macam-macam.
Misalnya, "Akh...karena AF (Akbar Faisal) kecewa tidak jadi menteri dan lain lain. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang ingin saya pertanyakan.
Termasuk surat presiden ke DPR tentang Komjen (Pol) Budi Gunawan yang disusul kontroversi lainnya.
Ke mana para pemikir Tata Negara di sekitar Pak Jokowi sekarang? Yang kudengar selanjutnya malah pengangkatan Refly Harun sebagai Komisaris Utama Jasa Marga.