Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Patenkan Jamu Lokal agar Tidak Diklaim Negara Lain

Kompas.com - 31/03/2015, 23:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan menetapkan hak paten terhadap sejumlah produk jamu asal Indonesia. Hal itu dilakukan pemerintah agar jamu yang merupakan warisan budaya asli Indonesia tidak diklaim negara lain.

"Jamu adalah merupakan warisan budaya asli Indonesia yang secara turun temurun telah diwariskan kepada kita Bangsa Indonesia. Selain itu Jamu juga merupakan aset nasional yang sangat potensial  dan seharusnya sudah dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi komoditi kesehatan dan menjadi sumber ekonomi unggulan serta sebagai jati diri bangsa," kata Puan dalam keterangan pers, Selasa (31/3/2015).

Menurut Puan, dinamika dan perkembangan zaman saat ini menyebabkan budaya dan pemahaman tentang Jamu oleh masyarakat terutama generasi muda masih kurang. Oleh karena itu, lanjut Puan, konsep melestarikan budaya Jamu dan kegunaan Jamu yang secara sistematik perlu segera dilakukan.

"Jamu yang terbukti secara empirik dan ilmu pengetahuan akan dipatenkan menjadi warisan Indonesia. Ini sudah kita temukan. Agar jangan diklaim negara lain," kata Puan.

Sejauh ini, kata Puan, pemerintah sudah mendeteksi adanya 850 jenis tanaman obat yang sebagian sudah rampung diteliti. Dari sana, sudah diluncurkan lima jamu saintifik, yakni hiperurisemi, hipertensi ringan, dispepsia, hemoroid dan osteoartritis. Jamu saintifikasi adalah jamu yang telah diteliti dan bisa dibuktikan manfaatnya secara ilmiah.

"Dengan adanya saintifikasi jamu, maka jamu nantinya menjadi jamu yang aman dikonsumsi, memiliki khasiat nyata dan teruji secara ilmiah," ujar Puan.

Puan menambahkan, tumbuhan obat yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk bermacam-macam mulai dari bahan baku obat, ketahanan pangan, pemeliharaan kebugaran, hingga wisata dan edukasi kesehatan jamu. Puan berharap, tak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga harus turut melindungi dan membudidayakan tanaman obat tersebut.

"Saya meminta semua pihak terus meningkatkan kemauan dan komitmen serta mengangkat dan menempatkan tumbuhan obat sebagai arus utama dalam sistem kesehatan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com