Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan: BBM Naik, yang Miskin Jadi Tambah Miskin

Kompas.com - 30/03/2015, 22:48 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyesalkan keputusan pemerintah untuk kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, naiknya harga BBM tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang pro rakyat.

"Ini tentu sangat disayangkan. Naiknya harga BBM dipastikan berdampak pada rakyat. Yang miskin akan semakin miskin," ujar Syarief, saat ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2015).

Syarief mengatakan, segala kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kenaikan harga BBM, kata dia, secara otomatis akan diikuti dengan kenaikan tarif listrik, harga bahan bakar gas, bahan pokok, dan tarif angkutan umum.

Menurut Syarief, DPP Partai Demokrat telah menginstruksikan Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk tidak hanya memberikan koreksi, namun juga memberikan masukkan kepada pemerintah terkait penetapan harga BBM.

Sebelumnya diberitakan, mulai 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB, pemerintah resmi menaikan harga bahan bakar minyak. Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, harga BBM untuk distribusi Jawa, Madura, dan Bali, jenis solar naik menjadi Rp 6.900 per liter dari harga sebelumnya Rp 6.400 per liter. Sementara itu, harga BBM jenis premium naik menjadi Rp 7.400 per liter dari harga awal Rp 6.900 per liter.

Menurut Ahmad, PT Pertamina (Persero) dalam proses menaikkan harga tersebut telah memperhitungkan harga Mean of Platts Singapore (MOPS) rata-rata dari tanggal 25 Februari 2015 sampai 25 Maret 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com