Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua PBNU: Masjid Milik Kakek Fuad Amin Tak Mungkin Hasil Korupsi

Kompas.com - 24/03/2015, 12:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendi Yusuf menyayangkan penyitaan masjid milik kakek Ketua DPRD nonaktif Bangkalan Fuad Amin, Syaikhona Muhammad Kholil. Masjid tersebut disita Komisi Pemberantasan Korupsi karena berdiri di tanah atas nama Fuad.

"Itu masjid lama, tidak mungkin hasil korupsi. Sekali pun Fuad cucunya," ujar Slamet saat dihubungi, Selasa (24/3/2015).

Slamet mengatakan, Muhammad Kholil atau yang kerap disapa Kiai Kholil itu merupakan guru dari pendiri NU sehingga menjadi panutan. Menurut Slamet, tak jauh dari masjid tersebut juga terdapat makam Kiai Kholil yang kerap dikunjungi peziarah.

"Banyak orang yang datangi, dari seluruh Jawa mungkin datang. Jangan sampai terkesan makam Kiai Kholil berada di dalam bangunan hasil korupsi," kata Slamet.

Slamet mengatakan, masjid tersebut telah berdiri jauh sebelum Fuad menjadi Bupati Bangkalan. Oleh karena itu, kata dia, KPK harus cermat dalam menyita aset-aset Fuad.

"Jangan semua yang berbau Fuad dibilang korupsi. Jadi, jangan main disita," kata Slamet.

Saat bersaksi dalam sidang perkara jual beli gas alam Bangkalan di Pengadilan Tipikor, Fuad menyatakan bahwa masjid warisan turun temurun dari leluhurnya turut disita KPK. Masjid tersebut disita karena berdiri di lahan yang diduga hasil korupsi.

"Terpuruk saya, Masjid Martajasa, masjid Mbah saya yang keramat itu terampas karena tanahnya disita karena atas nama saya," ujar Fuad. (baca: Fuad Amin: Masjid Keramat Milik Mbah Saya Dirampas)

Fuad mengatakan, banyak dari aset tersebut yang dimiliki keluarganya sejak tahun 1925. Tidak hanya itu, Fuad juga menyesalkan aset yang dimilikinya hasil bekerja puluhan tahun pun disita. Padahal, kata Fuad, keluarganya sudah dikenal kaya, bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Bupati Bangkalan.

"Mohon maaf, (harta) saya bukan hanya dari bupati itu saja. Bupati tidak ada artinya buat saya, tidak ada apa-apanya buat saya," kata Fuad. (baca: Fuad Amin: Saya Orang Terkaya di Bangkalan)

"Saya harap Pak Taufiequrachman Ruki (ketua sementara KPK), saya buat pakta integritas bupati seluruh Jawa Timur tidak korupsi agar Pak Ruki meneliti lagi aset-aset leluhur yang dirampas," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com