Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GMN: Oposisi Lahir di Internal PAN

Kompas.com - 20/03/2015, 16:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepemimpinan Zulkifli Hasan di Partai Amanat Nasional (PAN) tak didukung penuh seluruh organ partai tersebut. Setidaknya ada Gerakan Muda Nasional, organisasi otonom PAN yang menolak masuk dalam struktur kepengurusan dan memilih menjadi mitra kritis pengurus PAN.

"Kami akan menunjukkan sikap. Kami pemuda yang tidak haus kekuasaan," kata Ketua Umum DPP GMN, Kuntum Khairu Basa, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Kuntum menuturkan, GMN merupakan organisasi otonom PAN yang dibentuk di era kepemimpinan Hatta Rajasa. Saat ini, GMN telah berdiri di 24 provinsi dan 197 kabupaten/kota.

Ketika Hatta menjadi Ketua Umum PAN, GMN mendapat satu kursi Wakil Sekjen DPP PAN. Tapi di kepengurusan Zulkifli Hasan, GMN tak akan menerima tawaran masuk dalam struktur pengurus. Kuntum menampik jika sikap GMN ini merupakan buntut kalahnya Hatta Rajasa oleh Zulkifli Hasan dalam pemilihan ketua umum.

"Ini sikap politik yang tidak ada hubungannya dengan hasil kongres," ujar dia.

Adapun pernyataan sikap GMN untuk kepemimpinan Zulkifli Hasan adalah, GMN menyatakan berada di luar dari struktur kepengurusan DPP PAN 2015-2020, GMN akan menjadi mitra kritis DPP PAN 2015-2020, GMN akan mengawal kesepakatan antara Hatta Rajasa dengan Zulkifli Hasan selaku ketua umum terpilih dan GMN akan melakukan langkah advokasi apabila dalam kesepakatan tersebut terbukti dilanggar.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP GMN, Adli Bahrun menegaskan bahwa pernyataan sikap ini telah melalui pembahasan yang panjang sesuai dengan dinamika politik terkini. Ia mengaku tak khawatir GMN akan mendapat sanksi dibekukan oleh DPP PAN karena pernyataan sikap yang berbeda itu.

"Kami tidak takut dengan itu, dengan konsekuensi apapun. Kami yakini PAN sangat terbuka dan dinamis, kami yakini PAN tidak akan melakukan itu (pembekuan)," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com