Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Koruptor adalah Pelaku Kejahatan Kemanusiaan, tetapi Berkesempatan Dapat Remisi

Kompas.com - 19/03/2015, 22:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, setuju apabila korupsi digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap manusia. Selain itu, ia pun setuju jika para koruptor dijatuhi hukuman maksimal.

"Jika keputusan pengadilan menyatakan seseorang terbukti korupsi, maka dia, koruptor, menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan," kata Hasto di sela-sela kegiatan peresmian rumah Kelompok Banteng Muda di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Meski demikian, ia mengatakan, para terpidana kasus korupsi juga tetap berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pelaku kejahatan lainnya. Apabila mereka telah mengembalikan seluruh uang hasil kejahatannya kepada negara dan menjadi justice collaborator, maka mereka berhak mendapat remisi.

"Setelah menjalani hukuman dan melakukan kebaikan, lalu ada upaya mengembalikan kekayaan negara, tentu mereka bisa mendapat kesempatan (remisi)," ujarnya.

Sementara itu, terkait wacana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang dilontarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, ia menyatakan, perlu ada penelitian mendalam sebelum hal itu dilakukan. Menurut dia, pemberian remisi, khususnya kepada koruptor, tidak bisa semudah itu.

"Tentu perlu ada rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Apakah memang ada novum baru, atau mungkin memang ada unsur politis di dalam kasusnya," ujarnya.

Untuk diketahui, di dalam PP itu, terpidana kasus khusus, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, bisa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat apabila bersedia menjadi justice collaborator atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus kejahatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com