Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

16 WNI di Turki Menolak Pulang, Pemerintah Tak Bisa Memaksa

Kompas.com - 19/03/2015, 11:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Usaha pemerintah memulangkan 16 warga negara Indonesia yang ditahan di Turki menemui jalan buntu. Pemerintah tidak bisa menentukan langkah selanjutnya ketika WNI yang ditahan di Turki itu menolak dipulangkan ke Indonesia.

"Pemerintah Turki mau mendeportasi, tetapi yang bersangkutan enggak mau kembali ke Indonesia, apa mau kita paksa," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Tedjo memastikan bahwa semua WNI yang ditahan di Turki memiliki kaitan dengan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Mereka melintasi Turki menuju Suriah untuk menyusul keluarganya yang sudah lebih dulu bergabung dengan ISIS. (Baca: TB Hasanuddin: Ada 514 WNI Gabung dengan ISIS, Empat Tewas)

Saat ditanya mengenai cara yang paling memungkinkan untuk mengembalikan 16 WNI itu ke Tanah Air, Tedjo mengaku belum memiliki terobosan. Ia memastikan pemerintah ingin memulangkan warganya ke Indonesia, tetapi menjadi sulit ketika yang bersangkutan menolak untuk dipulangkan.

"Itu kan hak mereka juga, ada yang suaminya di sana (Suriah), ada orangtua yang bawa anak-anaknya," ucap Tedjo. (Baca: Mantan Anggota ISIS Beberkan Alasan Tinggalkan Kelompok Itu)

Tedjo mengungkapkan, 16 WNI itu juga sudah menjual harta bendanya di Indonesia sehingga mereka tak lagi memiliki tempat tinggal. Mereka, lanjut Tedjo, menjual semua hartanya karena ingin mendapat kehidupan yang lebih baik dengan bergabung bersama ISIS.

WNI yang bergabung ke ISIS, kata dia, dilatarbelakangi iming-iming uang dan kesejahteraan. Menurut informasi, ISIS membayar setiap pengikutnya dengan imbalan uang yang besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com