Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BIN Buka Opsi Deportasi 16 WNI yang Ditahan Turki

Kompas.com - 17/03/2015, 14:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan bahwa langkah deportasi 16 warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Turki merupakan solusi terbaik. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar upaya deportasi itu berhasil.

Marciano menjelaskan, mendeportasi 16 WNI yang ditahan di Turki akan membuat pemerintah Indonesia lebih mudah mendalami motif keberangkatan mereka ke negara tersebut. "Opsi paling bagus untuk kita ya dideportasi ke sini sehingga kita bisa kembangkan," kata Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Meski demikian, kata Marciano, opsi deportasi menyisakan masalah lain, yakni terkait kelangsungan hidup 16 WNI itu ketika kembali ke Indonesia. Seluruh harta benda yang dimiliki para WNI itu telah habis dijual untuk modal mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

Ia menyebutkan, ada dua kelompok WNI yang memutuskan pergi ke negara-negara di Timur Tengah. Kelompok pertama pergi karena ingin bergabung dengan kelompok radikal, sedangkan kelompok kedua karena alasan ekonomi.

"Yang motifnya murni ekonomi, yang bekerja di sana sebagai pembantu rumah tangga, dan sebagainya," ujar Marciano.

Aparat keamanan Turki telah menahan 16 WNI yang mencoba menyeberang ke Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Kamis (12/3/2015), mengatakan, ke-16 WNI tersebut terdiri dari tiga keluarga. Rute yang mereka tempuh menuju Suriah biasa digunakan para simpatisan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah ke-16 WNI itu hendak bergabung dengan ISIS atau tidak.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa penahanan 16 WNI yang dilakukan otoritas Turki adalah kasus baru. Badrodin mengatakan bahwa para WNI itu bukanlah 16 WNI yang dilaporkan hilang saat melakukan tur ke Turki beberapa waktu lalu.

"Jadi pertama, 16 yang pakai Smailing Tour, dan sekarang ada 16 lagi," kata Badrodin.

Dia menyebutkan, 16 WNI yang hilang saat melakukan tur ke Turki hingga kini masih belum ditemukan. Pemerintah Indonesia masih menyelidiki identitas dan asal WNI yang ditahan di Turki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com