Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir Syamsuddin: "Payment Gateway" Baik, tapi Ada Aturan Kemenkeu yang Belum Sejalan

Kompas.com - 07/03/2015, 20:59 WIB
Kontributor Denpasar, Sri Lestari

Penulis


DENPASAR, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, mengaku siap menghadapi kasus dugaan korupsi sistem pembayaran online (payment gateway) dalam fasilitas pelayanan publik ketika dirinya masih menjabat menteri. Amir diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim Polri, 3 Maret lalu.

“Saya yakin Kabareskrim sangat profesional dalam menangani hal ini alasannya karena ada laporan, kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan sebagainya. Saya harapkan betul-betul itu dijalankan secara profesional dan baik. Saya sudah memperlihatkan kepatuhan saya, begitu diundang untuk ditanya, saya datang,” kata Amir Syamsuddin di sela acara Partai Demokrat di Denpasar, Bali, Sabtu (7/3/2015).

Menurut Amir, sistem pembayaran online merupakan langkah baru yang baik. Namun, dia juga menyampaikan bahwa memang ada aturan Kementerian Keuangan yang belum sejalan dengan pembayaran sistem online ini.

Payment gateway adalah langkah baik menurut saya di dalam upaya menghindarkan pelayanan publik yang lambat. Masalahnya di sini, ada aturan Kementerian Keuangan yang belum sejalan dengan gateway ini karena Kementerian Keuangan mempunyai sistem yang namanya Simponi. Saya tidak melihat ada kesengajaan merugikan negara,” tegasnya.

 yang saat itu menjadi wakilnya diduga sudah merugikan negara mencapai Rp 32 miliar ini dibela oleh Amir karena tak lain adalah semangat untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kasus ini menjerat Denny Indrayana, wakil Amir saat masih menjabat sebagai menteri. Kasus itu dilaporkan pertama kali oleh Syamsul Rizal pada 10 Februari 2015. Pelaporan tersebut menyebutkan bahwa Denny Indrayana sebagai terlapor. Kasus itu diduga merugikan negara sebesar Rp 32 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com