Kurang Tegas Lindungi KPK,  Jokowi Dinilai Belum Sepenuhnya Jalankan Nawa Cita

Yenny menambahkan, Jokowi perlu memenuhi janji-janji politik yang diutarakan dalam masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Salah satunya agenda penegakan hukum dengan memberantas mafia peradilan. Yenny mengatakan, Jokowi dituntut memiliki keberanian dalam mengawal KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik dan korporasi.

Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi mengatakan, Presiden saat ini memiliki kewajiban untuk mendorong pemerintah pusat, khususnya mengenai pembayaran obligasi dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Secara lembaga, KPK sudah dikriminalisasi. Bahkan jaksa penyidik yang menangani kasus BLBI dan Century kabarnya telah diganti. Penanganan kasus ini menjadi semakin suram," kata Apung

Apung mengatakan, ketegasan Jokowi saat ini harus ditunjukan dengan penguatan institusi KPK. Dalam hal ini, menurut Apung, memperkuat infrastruktur KPK, menambah jumlah penyidik, dan memberikan kebebasan penyelidikan serta menghentikan segala upaya kriminalisasi.