Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahkamah Partai Golkar Tolak Permohonan Intervensi Akbar Tandjung

Kompas.com - 25/02/2015, 11:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mahkamah Partai Golkar menolak permohonan intervensi Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang dipimpin Akbar Tandjung. Alasannya, Mahkamah Partai Golkar menyatakan bahwa persidangan penyelesaian dualisme kepengurusan Partai Golkar yang dilakukan Mahkamah Partai tidak dapat diintervensi.

"Surat kita terima, tapi dengan segala hormat, intervensi secara prosedural sangat tidak bisa kita terima," kata majelis Mahkamah Partai, Muladi, dalam persidangan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Pernyataan Muladi itu menjawab surat dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang ditandatangani Akbar dan anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar lainnya. Surat itu dibacakan Ibrahim Ambong, anggota Dewan Pertimbangan, dalam persidangan Mahkamah Partai.

Dalam suratnya, Dewan Pertimbangan Partai Golkar menyatakan merasa berhak mengajukan permohonan intervensi merujuk Anggaran Dasar Partai Golkar bahwa Dewan Pertimbangan dapat memberikan saran dan rekomendasi pada isu strategis di internal dan eksternal Partai Golkar.

Selain itu, Dewan Pertimbangan juga berharap ketokohan seluruh anggotanya menjadi salah satu alasan agar permohonan intervensi dapat diterima Mahkamah Partai.

"Sepatutnya permohonan intervensi bisa diterima Mahkamah Partai," ucap Ibrahim.

Dewan Pertimbangan merekomendasikan agar perselisihan kepengurusan Golkar diselesaikan melalui penyelenggaraan musyawarah nasional yang demokratis. Berlarut-larutnya perselisihan tersebut dikhawatirkan mengganggu eksistensi Golkar dalam mengikuti berbagai agenda politik.

"Perselisihan ini harus segera diselesaikan secara kekeluargaan, melalui munas yang demokratis dalam waktu secepatnya," kata Ibrahim saat membacakan surat permohonan intervensi dari Dewan Pertimbangan.

Setelah permohonan intervensi Dewan Pertimbangan ditolak oleh Mahkamah Partai, persidangan penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Golkar dilanjutkan dengan mendengar pembelaan dari kubu Aburizal Bakrie. Rencananya, Mahkamah Partai akan membacakan putusannya pada hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com