KPK Sita Kantor DPC Gerindra di Bangkalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita sejumlah aset milik Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron terkait pencucian uang yang dilakukannya. Kali ini, petugas KPK menyita kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra di Bangkalan.

"Kantor DPC Gerindra termasuk disita. Karena dibeli oleh FAI dengan menggunakan KTP anaknya," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Kamis (19/2/2015).

Priharsa mengatakan, dua hari terakhir penyidik memasang plang penyitaan di sebelas aset milik Fuad. Selain kantor DPC Gerindra Bangkalan, penyidik juga menyita butik dan toko alat tulis kantor di Desa Demangan, Bangkalan. "Selebihnya berupa tanah kosong," kata Priharsa.

Sebelumnya, penyidik KPK menyita uang dengan total Rp 200 miliar dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Fuad. Selain uang, penyidik juga menyita 10 mobil, dua unit ruko, tujuh unit rumah, dan satu unit apartemen. Lokasi sejumlah aset itu, kata Priharsa, tersebar di Bangkalan, Surabaya, Bali, Jogjakarta, dan Jakarta.

Dalam kasus pencucian uang, Fuad disangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 KUH Pidana.

Penelusuran kasus ini bermula sejak penetapan Fuad sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. KPK menangkap Fuad pada Selasa (2/12/2014) dini hari di rumahnya di Bangkalan. Saat penangkapan, KPK juga menyita tiga koper besar berisi uang lebih dari Rp 3 miliar yang diduga suap dari PT Media Karya Sentosa.

PT MKS bermitra dengan PD Sumber Daya dalam menyalurkan gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit listrik tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik. Direktur PT MKS, Antonio Bambang Djatmiko, diduga menyuap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan terkait jual-beli gas alam oleh PT MKS dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore.

Gas itu seharusnya dialirkan untuk pembangkit listrik, salah satunya untuk PLTG Gili Timur di Bangkalan. Namun, gas tersebut tidak pernah sampai ke PLTG itu. Meski demikian, PT MKS terus mendapatkan kontrak pembelian dan Fuad menerima jatah uang terima kasih.