Ketua KY: Putusan Praperadilan Budi Gunawan Mengkhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengakui bahwa KY sejak awal sudah membentuk tim untuk memantau proses praperadilan Komjen Budi Gunawan yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Menurut Suparman, KY sudah memperkirakan hasil putusan praperadilan akan menimbulkan polemik.

"Putusan ini mengkhawatirkan terjadinya keruwetan hukum dan bertentangan dengan semangat Mahkamah Agung (MA) soal konsistensi putusan," ujar Suparman, saat menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim Sarpin Rizaldi, oleh Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (17/2/2015).

Suparman mengatakan, KY menyesalkan sikap aparat pengadilan di tingkat bawah, yang tidak menunjukan konsistensi hukum. Menurut dia, konsistensi hakim diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Jika tidak, akan timbul terobosan yang aneh dalam putusan di persidangan. 

Ia menambahkan, sejak awal, sebelum dilakukan sidang praperadilan, KY telah menyiapkan tim untuk memantau dan mendeteksi proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Suparman, KY saat ini sedang menyiapkan laporan komprehensif mengenai apa pun yang terjadi dalam praperadilan yang dipimpin oleh hakim Sarpin tersebut.

Aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan hakim Sarpin ke KY. Sarpin disangka melanggar poin 8 dan 10 dalam Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim.

Sarpin dianggap menabrak ketentuan KUHAP serta menggunakan argumentasi yang melampaui kewenangan yang dimiliki. (Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Hakim Sarpin ke Komisi Yudisial)

Hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Hakim menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi. (Baca: Ini Putusan Hakim)

Hakim Sarpin menganggap permohonan tim pengacara Budi Gunawan termasuk dalam obyek praperadilan. Pihak Budi mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. (Baca: Hakim Anggap Permohonan Budi Gunawan Termasuk Obyek Praperadilan)