Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Pro Jokowi Dukung Komjen Budi Gunawan Tidak Dilantik

Kompas.com - 13/02/2015, 19:39 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Relawan Projo (Pro Jokowi) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Para relawan menilai pembatalan tersebut sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Nawa Cita.

"Presiden Jokowi sangat konsisten mewujudkan Nawa Cita, terutama agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Presiden mendengar suara dan suasana kebatinan yang berkembang di masyarakat," ujar Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, di Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Menurut Budi, salah satu alasan Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan ialah karena ia lebih mengedepankan alasan hukum dan kepentingan publik yang lebih luas. Untuk itu, Budi mengatakan, para relawan juga meminta para elite partai politik untuk mendukung keputusan Presiden terkait pembatalan Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Budi menegaskan bahwa penegakan hukum dan perbaikan lembaga-lembaga penegak hukum merupakan hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi oleh Jokowi. Pembatalan Budi Gunawan, menurut dia, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum tersebut.

Sementara itu, terkait permasalahan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, Budi menilai bahwa hal tersebut harus segera diselesaikan. Ia mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kepentingan rakyat.

"Kini saatnya Polri dan KPK bahu-membahu untuk mewujudkan agenda pemberantasan korupsi. Rakyat merindukan lembaga penegak hukum yang kredibel dan bermartabat," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com