Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Bermimpi Jokowi Ambil Keputusan Ekstrem seperti Ahok"

Kompas.com - 07/02/2015, 15:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, Hanta Yudha, meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan keluar dari PDI Perjuangan, apalagi membentuk partai baru hanya karena mendapat tekanan dari partai pendukung. Menurut Hanta, Jokowi bukan tipikal pemimpin yang berani mengambil keputusan ekstrem.

"Kalau saya baca seorang Jokowi karakternya tidak seperti Ahok, jangan bermimpi ada keputusan ekstrem dilakukan oleh Jokowi," kata Hanta, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).

Hanta menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan keluar dari Partai Gerindra karena tidak tahan terus ditekan. Namun, untuk Jokowi, keputusan yang sama tak akan dapat terlihat karena Jokowi diyakini akan lebih memilih cara lain, semisal dialog dan negosiasi.

"Meski dalam politik tidak ada yang tidak mungkin," ujarnya. (Baca: PDI-P: Jokowi Tak Sedetik Pun Memikirkan Wacana Bentuk Partai Baru)

Hanta melanjutkan, sekalipun Jokowi melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, hal itu tidak dapat langsung dimaknai adanya keinginan Jokowi untuk pindah gerbong partai politik.

Menurut Hanta, langkah Jokowi bertemu dengan Prabowo hanya sebuah sinyal untuk partai pendukungnya bahwa teman politik bisa didapat dari luar partai pendukung.

"Bukan karena Jokowi ingin pindah, itu hanya kode, saya bisa melakukan dan saya tidak bisa sepenuhnya dikendalikan," ujar Hanta.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Massa Pro Jokowi (Projo) Solo Sugeng Setyadi mengatakan, organisasi yang dipimpinnya siap berubah menjadi partai politik apabila dikehendaki.

Hanya saja, perubahan bentuk tersebut harus seizin dari dewan pembina yang juga Presiden RI, Joko Widodo. (Baca: Relawan Jokowi di Solo Berniat Jadi Parpol)

"Ya, kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke parpol, kami siap juga tidak ada masalah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com